Intermediasi dan Pengawasan
INTERMEDIASI
Bank adalah
lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu
kelancaran sistem pembayaran dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai
lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu
kebijakan moneter.
Intermediasi keuangan adalah proses pembelian dana dari unit
surplus (penabung) untuk selanjutnya disalurkan kembali kepada unit defisit
(peminjam), yang bisa terdiri dari unit usaha, pemerintah dan juga rumah
tangga. Dengan kata lain, intermediasi keuangan merupakan kegiatan
pengalihan/penyaluran dana dari penabung (kelebihan dana) kepada peminjam
(kekurangan dana), yang dilakukan oleh lembaga keuangan sebagai mediator.
Proses intermediasi dapat dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara membeli sekuritas primer (saham, obligasi, pejanjian kredit, dsb) yang diterbitkan oleh unit defisit, dan dalam waktu yang sama, lembaga keuangan mengeluarkan sekuritas sekunder (giro, tabungan, deposito berjangka, SD, polis asuransi, dsb) kepada penabung atau unit surplus. Bagi penabung, simpanan tersebut merupakan aset finansial (financial assets), sedangkan bagi pihak lembaga keuangan, dalam hal ini bank, merupakan utang (financial liabilities).
PENGAWASAN
Di
Indonesia pengawasan perbankan dilaksanakan oleh bank Indonesia. Bank Indonesia
melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang beroperasi di Indonesia.
Kewenangan pengawasan sistem perbankan ada di bawah kewenangan Bank Indonesia,
sebagaimana tercantum di salah tugas Bank Indonesia yang tercantun pada Pasal
8 Undang-Undang Bank Indonesia.
Pengawasan
terhadap bank oleh Bank Indoensai sebagai Bank Sentral dapat bersifat langsung
atau pengawasan tidak langsung., bahwa yang dimaksud dengan pengawasan langsung
adalah bentuk pemeriksaan yang disetai dengan pengawasn tidakan-tindakan
perbaikan. Sedangkan yang dimaksud dengna pengawasan tidak langsung terutama
dalam bentuk pengawasan dalam bentuk penelitian, analisi, evaluasi laporan
bank.
Kewenangan
Bank Sentral dalam melakukan pengawasan bank adalah sebagai alat atau sarana
untuk mewujudakan sistem perbankan yang sehat yang menjamin dan
memastikan dilaksanakannya segala peraturan perundang-undangan yang terkait
dalam usaha penyelenggaraan bank oleh bank yang bersangkutan.
Prinsip-prinsip Pembinaan dan Pengawasan pada Bank
Bank
Indonesia dalam upaya menciptakan pengawasan yang efektif terhadap dunia
perbankan, menerapkan prinsip-prinsip utama tentang pengawasan di dunia
perbankan. Prinsip-prinsip pengawasan yang efektif diantaranya:
- Sistem informasi manajemen yang dimiliki bank mampu mengendentifikasikan konsentrasi portfolio dan pengawas harus menetapkan batasan kehati-hatian bagi setiap nasabah peminjam terkait atau group terkait
- Untuk menghindari penyelewengan pengawas bank harus menetapakn persnyaratan bahwa bank yang akan memberikan pinjaman pihak yang terkait harus berdasarkan transaksi di pasar, pemberian kredit tersebut harus dimonitor secara efektif dan langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka mengaasi dan mengurangi resiko.
- Tersedia kebijakan dan prosedur untuk identifikasi, monitoring dan controlling, country risk dan transfer risk yang dimiliki bank dalam menyalurkan pinjaman dan investasi internasional, serta menyediakan cadangan yang cukup untuk resiko tersebut.
- Bank harus memiliki sistem yang dapat secara tepat mengukur, memonitor dan mengawasi resiko pasar yang dihadapi bank-bank. Pengawasa harus memiliki kewenangan untuk mengenakan batasan spesifik atau denda specific terhadapeskposure resiko pasar.
- Pengawas bank harus menetapakan bahwa bank memiliki internal control yang cukup sesuai dengan skala bisnisnya. Hal ini harus mencakup pemgaturan yang jelas tentang pendelegasian wewenang dan tanggung-jawab, pemisahan fungsi diantara bagian-bagian bank.
- Pengawas bank harus menetapkan bahwa bank memiliki kebijakan praktek dan prosedur termasuk ketentuan Know your Consumen, yang menciptakan standar etika dan profesionalisme yang tinggi dan mencegah banj digunakan secara sengaja atau tidak sengaja oleh unsur-unsur criminal.
- Pengawasan bank harus menetapkan persyaratan modal yang hati-hatidan cukup untuk seluruh bank. Persyaratan tersebut harus mencerminkan resiko yang dihadapi bank dan harus menentukan komponen modal dengan memperhatikan kemampuan menyerapa kerugian.
- Bagian terpenting dari sistem pengawasan adalah evaluasi kebijaksanaan, praktek dan prosedur bank yang berkaitandengan pemberian pinjaman daninvestasi serta pelaksanaan manajemen portfolio pinjaman dan investasi. Pengawas harus yakin bahwa bank memiliki dan taat pada kebijaksanaan, praktek dan prosedur evaluasi kualitas asset dan ketetntauan kerugian pinjaman dan cadangan
Metode
Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Bank
Bank
Indonesia merupakan otoritas pengawas bank di Indonesia. Ada beberapa titik
berat pengawasannya. Pertama, pengawasan kondisi keuangan bank,
khususnya tingkat kesehatan atau aspek CAMELS (pemenuhan permodalan/CAR;
kualitas aktiva produktif; manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan
sensitivitas terhadap pasar) yang berorientasi risiko dengan mendasarkan pada
asas kehati-hatian dalam menciptakan kestabilan sistem keuangan.
Kedua, penetapan rambu-rambu
kehati-hatian yang harus ditaati perbankan. Antara lain kewajiban pemenuhan
modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, tingkat kredit bermasalah yang
harus dipertahankan, posisi devisa neto, kewajiban pembentukan cadangan
penghapusan aktiva produktif yang bermasalah, giro wajib minimum yang harus
dipelihara, penerapan prinsip mengenal nasabah dalam kaitan dengan
antipencucian uang, pengaturan mengenai transparansi kondisi keuangan bank
dalam kaitan dengan pelaporan kepada publik.
Ketiga, penerapan self-regulatory
banking, seperti kewajiban menyusun kebijakan perkreditan bank, satuan
kerja audit internal, penunjukan direktur kepatuhan dan pelaporannya ke BI,
penerapan manajemen risiko, dan seterusnya.
Keempat, jika terjadi penyimpangan
peraturan atau terdapat potensi risiko, BI akan melakukan pembinaan baik berupa
teguran, peringatan dan pemanggilan pengurus (direksi/komisaris) bank dalam
bentuk surat peringatan resmi, pembatasan atau larangan untuk kegiatan tertentu
seperti keikutsertaan kliring, pembukaan kantor cabang, pelarangan penyaluran
kredit, penurunan tingkat kesehatan, penggantian pengurus, pencantuman dalam
daftar orang tercela.. Teguran/peringatan/pembinaan yang disampaikan kepada
direksi dan komisaris bank wajib ditindaklanjuti dengan tindakan
penyesuaian/perbaikan. Terhadap teguran yang berdampak pada potensi kerugian
keuangan pemilik (BUMN), komisaris selaku wakil pemilik wajib menindaklanjuti
sesuai potensi masalah/kerugian yang terkandung (baik aspek-aspek kinerja,
perdata, pidana khusus, maupun pidana umum).
Kelima, bila BI menemukan adanya
dugaan tindak pidana perbankan (pidana umum) atau pelanggaran terhadap UU
(pidana khusus) atas dasar informasi/dugaan yang telah dibuktikan dengan hasil
pemeriksaan, BI wajib menindaklanjuti temuan tersebut berdasarkan surat
keputusan bersama Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Gubernur BI.
Secara
garis besar, BI telah mempunyai prosedur pengawasan standar yang berjenjang.
Mulai dari pemberitahuan, konfirmasi melalui pemanggilan direksi dan komisaris
bank, pemeriksaan khusus, surat peringatan, kewajiban melakukan langkah
perbaikan, kewajiban komisaris melakukan langkah lanjutan termasuk pidana
khusus dan pidana umum, monitoring perbaikan dan pengenaan sanksi dengan tetap
mendasarkan kepada kerahasiaan bank untuk menjaga kepercayaan publik dan
kestabilan sistem keuangan.
Mekanisme
Pembinaan dan Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia
Pelaksanaan
tugas pengawasan bank dapat dibedakan menjadi pengawasan langsung dan
pengawasan tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan pengawasan bank adalah
melalui penelitian dan analisis terhadap laporan-laporan yang wajib disampaikan
oleh bank, termasuk informasi lain yang dipandang perlu baik yang bersipat
kualitatif maupun yabg bersipat kumulatif. Kegiatan ini dimaksudkan untuk
melakukan penilaian terhadap faktor-faktor yang mepengaruhi kinerja dan
perkembangan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta penerapan early
warning sistem (diteksi dini) untuk mengetahui tingkat kesulitan yang
dihadapi bank secara lebih awal dengan penilaian tingkat kesehatan bank.
Tujuan
pengawasan bank sebenarnya adalah menilai dua hal yang terkandung di dalam
kegiatan bank, yaitu resiko dan unsur atau sumber daya milik bank yang dapat
menangani atau mengendalikan resiko tersebut. Besarnya resiko dalam suatu bank
menunjukan besarnya potential problem yang dihadapi oleh bank tersebut,
sehingga untuk tidak potensial problem yang akan dialami bank atas resiko yang
terjadi maka pihak bank juga diperlukan sumber daya yang baik di dalam
mengelola bank. Sumber daya yang berrsipat kualitatif yaitu manajement, adalah
paling penting dan menduduki posisis sentral. Dalam pengertian sumber daya
kualiatif tersebut meliputi pula faktor dan kepengurusan, ketentuan dan
kebijaksanaan pemerintah serta perkembangan ekonomi. Sementara itu, tujuan
kedua dari pengendalian bank-bank adalah menilai kecukupan sumber daya yang
tersedia dan dapat disediakan oleh bank untuk menopang resiko. Antara resiko
dan sumber daya yang mengendalikannya merupakan alat untuk menentukan kesehatan
bank yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu yang dikenal sebagai Capital,
Assets Quality, Management, earning dan Liqudity, Sensitifitas (CAMELS).
Di samping penilaian terhadap kepatuhan pada ketentuan yang berlaku(compliance
based supervision) pengawas juga melakukan penilaian terhadap resiko
yang terkandung pada suatu bank (risk based supervition).
Bagian
yang terpenting dari sistem pengawasan bank yang efektif adalah evaluasi
terhadap kebijakan, praktek dan prosedur yang dijalankan oleh bank. Hal ini
hanya dapat dilakukan dengan pemeriksaan langsung (on-site process),
baik melalui pemeriksaan berkala maupun penilaian yang berkesinambungan
terhadap praktek bank. Dengan mempertimbangkan karakteristik bank-bank besar,
termasuk kompleksitas resiko yang dihadapinya, pendekatan pengawasan langsung
secara berkesinambungan akan memungkinkan para pengawas bank melakukan rapat
rutin dengan manajemen bank di level tinggi dan menengah untuk lebih memahami
hal-hal operasional, seperti strategi, struktur grup, corporate
governance, kinerja, kecukupan modal, likuiditas, kualitas asset, risk
management system, dan hal-hal lainnya yang penting untuk pengawasan. Jika
ditemukan kelemahan atau perubahan profil resiko yang dapat mempengaruhi
kelangsungan dan kesehatan bank, Bank Indonesia akan merumuskan umpan balik
yang proaktif dan tepat waktu untuk memastikan manajemen bank menyadari adanya
permasalahan, sehingga dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya.
Selain
itu, sebagai bagian dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan, telah
diberlakukan penerapan berbagai program, seperti penerapan manajement
resiko, good corporate governance, sistem penilaian tingkat
kesehatan berdasarkan CAMELS, dan penerapan ketentuan KYC. Diharapkan penerapan
berbagai program tersebut dapat membantu meningkatkan sistem pengawasan
sehingga tercipta sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna mendukung
pertumbuhan ekonomi nasional khsuusnya pula dalam menjalankan kegiatan usaha
bank sebagai lembaga intermediasi.
Kegiatan
pemeriksaaan dan pengawasan tidak dilangsungkan sepanjang waktu, namun
pada waktu yang tidak tertentu tergantung pada sejumlah mana suatu bank
dipandang mengandung potensi problem yang memerlukan pemriksaan. Cakupan
pemeriksaaan meliputi aspek keuangan dan aspek manajement bank serta
aspek-aspek lain baik yang bersipat internal maupun ekternal, yang
dipandang sangat berpengaruh terhadap kondisi dan usaha bank. Apapun jenis
namanya pemeriksaan merupakn fungsi yang tidak berdiri sendiri tapi merupakan
satu kesatuan dari fungsi pengawasan bank secara keseluruhan sebagaimana
dicantum di dalam Undang-Undang Perbankan.. Pengawasan bank akan menetapkan
tingkat kesehatan kesehatan bank berkaitan dengan inkosistensi dalam kinerja
CAMELS maupun faktor-faktor lain yang dapat mengakibatkan menurunnya kesehatan
suatu bank.
0 comments:
Post a Comment